Interaksi Politik Dan Hukum Oleh Rifqinizamy Karsayuda

Rifqinizamy Karsayuda  menyebut tali temali antara politik dan hukum dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum merupakan terobosan keilmuan yang menarik.2 Perdebatan mengenai apa dan mana yang lebih mempengaruhi dalam interaksi politik dan hukum memunculkan dua pendapat. Pertama : pihak yang menyatakan politik lebih dominan dibanding hukum. Produk hukum apapun dipengaruhi oleh kepentingan politik. Produk hukum bahkan merupakan produk politik.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa hukum lebih dominan dibanding politik. Suatu kekuasaan politik tidak dapat dikatakan sah sebelum dilegitimasi melalui mekanisme hukum3. Perdebatan kedua pendapat ini hanya akan menghasilkan blunder, sebab kedua-duanya memanglah saling berpengaruh dan mempengaruhi, disinilah tercipta konfigurasi politik dan hukum.

Dalam konfigurasi keduanya, konfigurasi politik tertentu merupakan faktor yang mempengaruhi karakter hukum tertentu. Mahfud MD. menggambarkan keterkaitan keduanya dengan sangat baik, seperti bagan dibawah ini5

Bagi Rifqinizamy Karsayuda, Penelitian yang patut dijadikan contoh dalam melihat konfigurasi politik dan hukum ialah penelitian Mahfud MD dan Benny K.Harman. Penelitian Mahfud memperlihatkan adanya pertautan antara konfigurasi politik rezim tertentu dengan karakter produk hukum, Sedangkan Harman memperlihatkan adanya pertautan antara konfigurasi politik dengan karakter kekuasaan kehakiman. Keduanya nampak sepakat bahwa semakin demokratis suatu suatu rezim, maka semakin baik produk hukum dan kekuasaan kehakimannya, sebaliknya berlaku pada rezim yang otoriter. Lihat Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, Cetakan ketiga, Januari 2006 dan Benny K.Harman,

konfigurasi politik yang bersifat demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur demokratisasi atau ototarianisme konfigurasi politik tertentu adalah dengan melihat sejauh mana peranan partai politik dalam negara tersebut, serta sejauhmana dominasi lembaga eksekutif terhadap aspirasi rakyat. Selain juga dapat diukur melalui indikator kebebasan pers dan peranan badan perwakilan

Pada konfigurasi politik demokratis, menurut  Rifqinizamy Karsayuda partai politik aktif berperan menentukan hukum negara, sedangkan lembaga eksekutif tidak dominan dan aspiratif terhadap kehendak-kehendak rakyat. Konfigurasi yang demikianlah yang akan melahirkan produk hukum yang responsif. Pada konfigurasi politik otoriter yang akan menghasilkan produk hukum elitis berlaku sebaliknya

Rifqinizamy Karsayuda, Carut Marut Dunia Pendidikan

Kata atau istilah plagliator akhir-akhri ini sangat populer di telinga masyarakat luas seiring mencuatnya kasus yang menimpa  beberapa dosen serta gurus besar di Indonesia.

Dari  peristiwa  itu, menurut Rifqinizamy Karsayuda  jelas bahwa sistem pendidikan kita masih  carur marut dan jauh dari api panggang. Mengapa tidak?, seorang guru besar, melakukan perbuatan memalukan. sebab, bagi dunia pendidikan, predikat guru besar merupakan sebuah gelar istimewa. Sudah pasti, predikat itu tidak sembarang orang yang mendapatkannya, karena selain harus melalui seleksi, seorang guru besar juga di tuntut untuk membuat penemuan baru dan sudah pasti inteletualitasnya tidak diragukan lagi. Anehnya, guru besar Indonesia justru memplagiat karya milik orang lain. Aneh memang, tetapi itulah realitas dunia  pendidikan kita dewasa ini.

Rifqinizamy Karsayuda Gelar Itu Penting, Tapi KeahlianJauh  Penting

menurut  Rifqinizamy Karsayuda bukan menutup kemungkinan, atau bahkan perlu kita curigai, skripsi, tesis, desertasi mahasiwa yang jumlahnya tak terhitung   digedung-gedung perpustakaan universitas yang besar dan megah, besar kemungkinan, produksi dari  kegiatan plagiator. Mengingat, akhir-akhir ini jasa pembuatan skripsi makin marak di negara kita. Bahkan dengan terang-terangan di publikasikan lewat media massa. Jasa yang ditawarkanpun beragam. Ada yang sekedar membuat konsep, pengetikan sekaligus pembuatan skripsi  atau hanya sekendar  konsultansi. Ini merupakan salah satu kejatahan yang harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah dan institusi pendidikan. Sebab, kegiatan plagliator nampaknya sudah membumi di dunia pendidikan dan menjangkiti para akademisi kita.

Rifqinizamy Karsayuda, Carut Marut Dunia Pendidikan

Pada dasarnya kegiatan plagliator marak di lakukan, karena didukung dengan sistem yang buruk. Akibatnya peluang untuk melakukan kegiatan itu terbuka lebar. Maka, memperketat sistem untuk mendapatkan gelar, entah itu strata satu (S1), strata dua (S2) dan sebagainya harus benar-benar di kawal dengan ketat dan membutuhkan batuan semua pihak. Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis untuk melakukan tugas ini. 

Artinya perguruan tinggi harus benar-benar memperketat sistem untuk meluluskan para mahasiawanya.   Langkah ini sangat di butuhkan mengingat dewasa ini terdapat kebudayaan  baru dalam pendidikan kita.

Adalah adanya mentalitas buruk yang mendera para pelajar kita. menurut Rifqinizamy Karsayuda Mereka nyenderung bersikap pragmatis, ingin cepat mendapatkan gelar, dengan menempuh jalur yang salah. Kegiatan plagliator pada dasarnya merupakan hasil dari mentalitas buru itu. Oleh sebab itu, memperketat sistem pendidikan dan memberikan  saksi tegas kepada pelaku  plagiat merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Dunia pendidikan lebih baik melusukan sarjana  yang sedikit, tetapi berkwalitas, dari pada meluluskan ribuan mahasiswa , tetapi hanya formalitas tanpa di barengi kemampuan dan keahlian.

Rifqinizamy Karsayuda; Layakkah Ahok dipilih kembali

Terlalu riskan bila Ahok dipilih kembali. Ahok terlalu gaduh. Dia dihujani batu. Dukungan sejuta KTP ternyata fiktif dan tidak membuktikan apa pun. Survei-survei sarat rekayasa. Manipulatif. Bila para taipan dan pencari nasi bungkus memaksakan diri, Jakarta bisa dilanda instabilitas di berbagai sektor. Paling cocok, Ahok diposisikan sebagai Kepala PU atau penjaga kebersihan kota.

Rifqinizamy Karsayuda; Layakkah Ahok dipilih kembali

Resistensi warga sulit padam. Arogansi dan kasar rupanya adalah karakter Ahok. Inherent dan ingrained dalam struktur genetiknya. Belum pernah ada seorang gubernur, kecuali Ahok, yang punya musuh satu republik.

Setiap hari ada saja yang diserang Ahok. Ya politisi, parpol sebesar PDI-P diultimatum, warga miskin dicaci-maki. Historian dikatain goblok. TNI dibuat tersinggung di masalah sampah Bantar Gebang. Pengusaha hotel dipermalukan di depan publik. Ahok diam saja sewaktu mantan bosnya, Bang Yos dibully Ahoker. Lembaga negara dicemooh dengan istilah ngaco. Ahok terlalu sering mengabaikan aturan; serapan anggaran rendah. Cuma Ahok yang sanggup usir wartawan dan membiarkan Ahmadiyah beribadah di Bukit Duri. Sampai penggusuran Pasar Ikan, LBH Jakarta merilis laporan Ahok menggusur 8.145 KK dan memberangus 6.283 unit usaha di 113 titik penggusuran.

Kesuksesan kerja Ahok hanya ada di dunia fantasi. Faktanya, Pertumbuhan Ekonomi turun 0,16%. Inflasi naik 0,95%. Gini Rasio meningkat 7,20%. Penduduk Miskin bertambah 3,72%. Akuntabilitas Kinerja Provinsi hanya 58,57 (hanya urutan 18 dari 34 Provinsi). Realisasi Pendapatan Daerah cuma 66,8% (urutan buncit dari semua provinsi). Penyerapan Anggaran hanya 59,32 % (terburuk se-Indonesia). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): hanya 0,31 (nomor 1 dari bawah dari 34 provinsi se-Indonesia).

RifqinizamyKarsayuda; Layakkah Ahok

Hebatnya, Ahok bisa lolos dari berbagai skandal korupsi; Pengadaan Bus Trans Jakarta, Pengadaan UPS, Pembelian Tanah Sumber Waras, Tukar Guling Lahan Taman BMW, Sindikasi Reklamasi Pulau dan pembelian lahan Cengkareng Barat.

Kedatangan Ahok ditolak di berbagai tempat; Koja, Kalideres, Kapuk Muara dan Penjaringan. Ketua RT/RW se-Jakarta menyatakan “Bukan Teman Ahok”. Saya sulit membayangkan efektifitas kerja seorang kepala daerah bila kedatangannya ditolak warga. Bahkan untuk acara sederhana seperti peresmian taman, Ahok harus lari tunggang langgang. Polres mesti kerahkan 500 personil, belum lagi pengerahan prajurit TNI dan Satpol PP. Plus bonus korban timpukan batu dan dua pelajar PSKD ditangkap. Ahok sungguh high cost.

Economically, Ahok juga high cost. Relawan Andreas bilang Podomoro alirkan dana 30 milyar kepada Teman Ahok untuk ngepul sejuta KTP. Belum lagi donasi teri dari ‘warga kena tipu’ yang sumbang jam dinding, printer, cetak kaos, ball poin dan sebagainya. Teman Ahok bikin booth di banyak mall. Saya kira itu ada biayanya. Pasti ada budget bayar tim Cyrus Network, beli slot acara di MetroTV, bayar media, bayar upah buzzer dan pembully. At the end, Ahok memilih jalur partai politik. Jadi, seluruh “perjuangan” relawan-bayaran dan donatur menguap begitu saja.

Politically, Ahok ngga kalah high-costly. Dia hendak mendelegitimasi partai politik. Tanpa partai politik, tidak ada demokrasi. Semua politisi, kecuali Ahok dan teman-temannya, adalah politisi busuk, pencari panggung dan koruptor. Pengumpulan KTP dan booth-booth (yang kerap dicaci maki pengunjung mall) merupakan bentuk dari kampanye terselubung dan “ilegal”. In another parlance, Ahok mencuri start.

Manuver “kutu loncat” Ahok bukan ciri pejuang politik. Di situ, Ahok jadi figur tanpa loyalitas. Statemen blak-blakan seperti “Tuhan aja gua lawan” cuma bikin Ahok tampak gak mutu. Dia tegas bilang ibunya pun bakal dia usir kalo bikin susah. Bahkan Malin Kundang tidak berpikir mengusir mamanya sendiri.

RifqinizamyKarsayuda kontroversi Ahok

Socially, Ahok menjadi akar ketegangan rasial dan primordialisme. Sentimen anti Tionghoa naik. Ahok memicu over-confident golongan minoritas (etnis dan agama) untuk ngebully dan mencaci maki opponent. Berbeda dengan kader partai, Ahoker bersifat liar tak terkendali. Tak seperti kader partai, para free men Ahoker ini tidak pernah mengikuti rangkaian LDK, kurpol atau diklat terstruktur dan sistematis. Gerakan dan opini mereka sepenuhnya didasari sentimen like & dislike.

Seluruh faktor di atas menjadikan Ahok berpotensi menciptakan konflik horisontal dan vertikal. Kondisi semacam ini sangat tidak kondusif bagi bisnis. Secara praktis, Ahok bikin Jakarta lebih macet dan rentan banjir. Kegiatan ekonomi mikro jadi terganggu. Produktifitas salesmen menurun. Entah berapa banyak agenda meeting harus direscheduling akibat pembangunan enam jalan tol dan betonisasi bantaran sungai. Para taipan hendaknya berpikir ulang untuk membacking Ahok. He’s too costly.